Semarang, 8 Juli 2026 –Di tengah berbagai upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah diskusi antara Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nusantara (HIPNUSA), M. Aditya Prabowo, dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip), Dr. Ing. Asnawi Manaf, S.T., menghasilkan pandangan menarik mengenai akar persoalan perumahan nasional.

Pertemuan yang berlangsung santai di sebuah kedai durian di Kota Semarang itu berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai efektivitas program pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Ing. Asnawi Manaf membuka diskusi dengan sebuah pertanyaan mendasar.

“Program FLPP menurut saya sudah dirancang cukup baik, mulai dari bunga yang rendah, tenor yang panjang hingga berbagai kemudahan lainnya. Namun mengapa kepemilikan rumah masyarakat masih belum meningkat secara optimal? Di mana sebenarnya letak persoalannya?”

Pertanyaan tersebut kemudian menjadi titik awal pembahasan mengenai berbagai tantangan yang masih dihadapi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Menanggapi hal tersebut, M. Aditya Prabowo menilai bahwa kebijakan pemerintah sebenarnya sudah memberikan dukungan yang besar. Namun menurutnya, persoalan utama justru berada pada kondisi ekonomi masyarakat yang belum cukup kuat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas tersebut.

“Selama ini kita terlalu fokus membahas kredit rumah, bunga rendah, hingga besarnya subsidi. Padahal pertanyaan paling penting adalah, apakah masyarakat sudah memiliki pendapatan yang cukup stabil untuk mencicil rumah? Kalau jawabannya belum, maka persoalan utamanya bukan pada program pembiayaannya,” ujar Aditya.

Akademisi Nilai Pendekatan Perumahan Perlu Lebih Komprehensif

Dalam diskusi tersebut, Dr. Ing. Asnawi Manaf juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan perumahan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi masyarakat.

Ia menilai bahwa penyediaan pembiayaan yang terjangkau memang penting, namun harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, penguatan lapangan kerja, serta pemberdayaan sektor usaha produktif agar masyarakat memiliki kemampuan finansial yang lebih baik dalam jangka panjang.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman Aditya saat berkecimpung di industri properti.

Backlog Besar Belum Tentu Menjadi Pasar

Aditya mengungkapkan bahwa ketika memimpin Asosiasi Developer Properti Indonesia (DEPRINDO), banyak pengembang meyakini tingginya angka backlog akan otomatis menjadi pasar yang besar.

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Banyak proyek mengalami perlambatan karena masyarakat memang membutuhkan rumah, tetapi belum memiliki daya beli yang memadai.

“Backlog bukan berarti jutaan orang siap membeli rumah. Mereka membutuhkan rumah, tetapi banyak yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya,” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut banyak dialami oleh pelaku UMKM, pedagang kecil, pengemudi ojek daring, buruh harian, petani, nelayan, hingga pekerja sektor informal lainnya yang pendapatannya masih fluktuatif.

HIPNUSA Dorong Penguatan Ekonomi Sebelum Kredit

Berangkat dari pengalaman tersebut, HIPNUSA mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang saling terintegrasi, mulai dari Akademi Entrepreneur HIPNUSA, Program Masakan Nusantara Gotong Royong, Pujasera Gotong Royong, hingga Koperasi Gotong Royong HIPNUSA.

Program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha, memperluas akses pasar, memperkuat permodalan, meningkatkan literasi keuangan, serta menciptakan pendapatan keluarga yang lebih stabil.

Menurut Aditya, ketika ekonomi masyarakat semakin kuat, akses terhadap pembiayaan formal akan terbuka dengan sendirinya sehingga kepemilikan rumah dapat diwujudkan secara lebih berkelanjutan.

Kolaborasi Akademisi, Pemerintah, dan Dunia Usaha

Baik HIPNUSA maupun kalangan akademisi sepakat bahwa penyelesaian persoalan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah, perbankan, pengembang, koperasi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha dinilai harus berjalan bersama dalam membangun ekosistem yang tidak hanya menghasilkan rumah, tetapi juga menghasilkan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk mempertahankan kepemilikan rumah tersebut.

“Rumah bukan sekadar bangunan fisik. Rumah adalah hasil dari ekonomi keluarga yang sehat. Karena itu, membangun rumah rakyat harus dimulai dari membangun manusianya, meningkatkan pendapatannya, dan memperkuat kemandirian ekonominya,” tutup Aditya.