JAKARTA —Ketua Umum Himpunan Pengusaha Nusantara (HIPNUSA) Aditya menegaskan bahwa HIPNUSA merupakan asosiasi pengusaha dan pelaku UMKM yang dibangun sebagai wadah berhimpun, berkomunikasi, belajar, berkolaborasi dan mengembangkan dunia usaha. HIPNUSA memiliki fokus pada penguatan pengusaha, pengembangan kewirausahaan, peningkatan kapasitas anggota, perluasan jejaring bisnis serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Aditya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai jati diri HIPNUSA di tengah banyaknya organisasi yang berkembang di Indonesia. Menurutnya, HIPNUSA perlu dipahami sebagai asosiasi pengusaha, bukan partai politik, bukan kendaraan politik, bukan lembaga bantuan hukum (LBH), bukan yayasan dan bukan perusahaan.

“HIPNUSA adalah asosiasi pengusaha. Kami hadir untuk menghimpun, memperkuat dan mengembangkan pengusaha Indonesia. HIPNUSA bukan partai politik dan bukan kendaraan politik. Fokus kami adalah dunia usaha dan bagaimana anggota dapat tumbuh bersama,” kata Aditya.

Menurut Aditya, masyarakat perlu membedakan antara asosiasi pengusaha dengan berbagai bentuk organisasi lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan, bentuk hukum, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kegiatan yang dijalankan. HIPNUSA menempatkan kepentingan pengusaha dan pengembangan dunia usaha sebagai fokus utama organisasi.

“Jangan melihat organisasi hanya dari namanya. Lihat tujuan, bentuk hukum, AD/ART dan kegiatan yang dijalankan. HIPNUSA fokus pada pengusaha dan dunia usaha,” ujar Aditya.

Ia menjelaskan, sebagai asosiasi pengusaha, HIPNUSA menjadi ruang bagi pengusaha dari berbagai sektor dan skala untuk membangun jaringan serta kolaborasi. Pengusaha properti, perdagangan, jasa, kuliner, manufaktur, teknologi, UMKM dan berbagai sektor lainnya dapat berada dalam satu ekosistem untuk saling berbagi pengalaman dan membuka peluang kerja sama.

Menurut Aditya, keberadaan asosiasi pengusaha diperlukan karena tantangan dunia usaha tidak hanya berkaitan dengan modal. Pengusaha juga membutuhkan pengetahuan, akses pasar, jaringan, digitalisasi, manajemen, legalitas, sumber daya manusia dan berbagai bentuk pendampingan.

“Pengusaha tidak cukup hanya diberi semangat. Mereka membutuhkan ilmu, jaringan dan kesempatan. Asosiasi pengusaha harus mampu menjadi jembatan yang mempertemukan kebutuhan tersebut,” katanya.

Aditya menegaskan bahwa HIPNUSA tidak dibentuk sebagai partai politik ataupun kendaraan untuk memperoleh kekuasaan politik. Anggota HIPNUSA tetap mempunyai hak politik sebagai warga negara dan dapat memiliki pilihan politik masing-masing.

Namun, pilihan politik pribadi tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan organisasi.

“Kita boleh berbeda pilihan politik sebagai individu. Tetapi ketika berada dalam organisasi, kita memiliki kepentingan bersama untuk memperkuat dunia usaha, mendorong UMKM naik kelas dan membangun ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Aditya, asosiasi pengusaha tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan mengenai kebijakan yang berdampak terhadap dunia usaha. Namun, penyampaian aspirasi tersebut dilakukan dalam konteks kepentingan ekonomi dan pengusaha, bukan politik praktis.

Aditya juga menjelaskan bahwa HIPNUSA bukan Lembaga Bantuan Hukum meskipun organisasi memiliki perhatian terhadap aspek hukum bisnis.

Menurutnya, pengusaha perlu memahami kontrak, perizinan, legalitas, perpajakan, hubungan kerja dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

“Pengusaha harus melek hukum. Tetapi adanya bidang hukum dalam asosiasi tidak menjadikan HIPNUSA sebagai LBH. Asosiasi pengusaha dan lembaga bantuan hukum mempunyai fungsi yang berbeda,” tegas Aditya.

HIPNUSA juga bukan yayasan. Aditya menjelaskan bahwa yayasan memiliki karakteristik dan ketentuan hukum tersendiri, sementara HIPNUSA berfokus pada pengusaha dan dunia usaha.

Kegiatan sosial yang dilakukan HIPNUSA, menurutnya, merupakan bagian dari kontribusi organisasi kepada masyarakat dan tidak mengubah jati diri HIPNUSA sebagai asosiasi pengusaha.

Aditya mengatakan bahwa masyarakat perlu melihat status dan bentuk hukum sebuah organisasi berdasarkan dokumen resminya. Dalam sistem hukum Indonesia, perkumpulan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dapat memperoleh pengesahan pemerintah. Tata cara pengesahan badan hukum perkumpulan saat ini antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025.

Menurut Aditya, istilah asosiasi pengusaha perlu dipahami sebagai identitas dan fungsi organisasi yang menghimpun para pengusaha, sedangkan bentuk badan hukum organisasi harus merujuk pada dokumen pendirian dan pengesahan yang berlaku.

“Kami ingin HIPNUSA dibangun dengan tata kelola yang jelas, administrasi yang tertib, struktur organisasi yang bekerja dan program yang sesuai dengan tujuan organisasi serta ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sebagai asosiasi pengusaha, HIPNUSA diarahkan untuk membangun ekosistem yang memberikan manfaat bagi anggota. Pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas UMKM, forum bisnis, jejaring usaha, pendampingan dan kolaborasi menjadi bagian dari upaya tersebut.

Aditya mengatakan, asosiasi pengusaha tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul atau sekadar memiliki struktur kepengurusan.

“Saya tidak ingin asosiasi hanya besar secara struktur tetapi kecil manfaatnya. Anggota harus mendapatkan nilai tambah dari keberadaan organisasi,” katanya.

Menurut Aditya, apabila anggota berkembang, organisasi akan semakin kuat. Jika UMKM naik kelas, aktivitas ekonomi masyarakat juga akan bergerak. Sementara pengusaha yang berkembang memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan lapangan kerja.

Aditya menegaskan bahwa HIPNUSA tidak dibangun untuk mengambil fungsi organisasi lain. Menurutnya, setiap organisasi mempunyai ruang dan fungsi masing-masing. Partai politik mempunyai ruang politik, yayasan mempunyai ruang sesuai tujuan yayasan, lembaga bantuan hukum mempunyai fungsi bantuan hukum, perusahaan menjalankan kegiatan usaha, sedangkan asosiasi pengusaha mempunyai ruang untuk menghimpun dan memperkuat para pengusaha.

“Kita tidak perlu menjadi organisasi lain. HIPNUSA harus menjadi HIPNUSA. Fokus kita jelas, yaitu memperkuat pengusaha, mengembangkan UMKM, membangun jejaring dan menciptakan ruang kolaborasi ekonomi,” ujar Aditya.

Ia menilai kolaborasi antarlembaga justru diperlukan untuk membangun perekonomian nasional.

Aditya mengajak seluruh anggota HIPNUSA untuk tidak hanya menjadi anggota secara administratif, tetapi ikut mengambil bagian dalam membangun dan membesarkan asosiasi.

Ia mengajak pengurus dan anggota di berbagai daerah untuk memperkuat komunikasi, membangun jaringan, saling berbagi pengetahuan, membuka peluang usaha dan menciptakan kolaborasi yang memberikan manfaat.

“Jangan hanya menjadi anggota yang memiliki kartu. Jadilah anggota yang aktif, produktif dan memberikan manfaat. HIPNUSA akan menjadi besar bukan hanya karena nama organisasinya, tetapi karena seluruh anggotanya mau bergerak bersama,” kata Aditya.

Ia berharap HIPNUSA dapat menjadi rumah bersama bagi para pengusaha Indonesia, tempat untuk belajar, bertumbuh, membangun jaringan dan menciptakan peluang.

“Mari kita jadikan HIPNUSA sebagai asosiasi pengusaha yang benar-benar memberikan manfaat. Kita kuatkan anggota, kita kembangkan UMKM, kita buka peluang kolaborasi dan kita bangun ekonomi dari daerah untuk Indonesia. Pengusaha Bersatu, UMKM Maju, Nusantara Sejahtera,” pungkas Aditya.